UU Cipta Kerja Resmi Disahkan, Ini Kerugian Menurut Serikat Pekerja

Posted on

Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama pemerintah selanjutnya setuju menetapkan Perancangan Undang-Undang Cipta Kerja jadi undang-undang. Persetujuan itu diambil lewat hasil rapat pleno pada Senin (5/10/2020).

Diketahui enam fraksi bundar sepakat RUU Cipta Kerja disahkan jadi undang-undang. Sesaat dua fraksi, PKS serta Demokrat menampik. Sedang Fraksi PAN terima dengan catatan.

Serikat buruh memandang ada banyak klausal RUU Cipta Kerja yang bikin rugi pekerja. Isi Omnibus Law Cipta Kerja dipandang bikin rugi sebab meniadakan ketetapan gaji minimal di kabupaten/kota, serta dapat turunkan pesangon.

Berikut isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dipandang bikin rugi pekerja:

1. Berkaitan gaji minimal

Dalam klausal 88C draft RUU mengeluarkan bunyi, Gubernur memutuskan gaji minimal untuk jaring pengaman. Serta diterangkan selanjutnya jika gaji minimal itu adalah minimal propinsi. Pada Ketentuan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2005, penentuan gaji dilaksanakan di propinsi dan kabupaten/kota/ Hingga memutuskan UMP untuk salah satu referensi besar nilai upah.

2. Memotong pesangon

Pemerintah akan memotong pesangon yang diharuskan pebisnis bila lakukan PHK (penghentian hubungan kerja). Nilai pesangon buat pekerja turun sebab pemerintah mengganggap ketentuan yang ada di UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan tidak implementatif.

3. Penghilangan izin atau cuti spesial

RUU Cipta kerja mengganti ketetapan cuti spesial atau izin yang tertera dalam UU Nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. Penghilangan izin atau cuti spesial diantaranya untuk cuti atau mungkin tidak masuk waktu haid hari pertama, kepentingan menikah, menikahkan, mengkhitankan, pembaptisan anak, istri melahirkan/keguguran dalam kandung sampai ada bagian keluarga pada sebuah rumah yang wafat.

4. Outsourcing makin tidak jelas

Omnibus law membuat nasib pekerja pindah daya atau outsourcing makin tidak jelas sebab meniadakan klausal 64 serta 65 UU Ketenagakerjaan yang mengendalikan mengenai pekerja outsourcing.

Mengenai Klausal 64 UU Ketenagakerjaan berbunyi; Perusahaan bisa memberikan beberapa penerapan pekerja ke perusahaan yang lain lewat kesepakatan pengadaan layanan pekerja/buruh yang dibikin dengan cara tercatat.

Klausal 65 mengatur; (1) Penyerahan beberapa penerapan pekerjaan ke perusahaan lain dikerjakan lewat kesepakatan pemborongan pekerjaan yang dibikin dengan cara tercatat. Ayat (2) mengatur; pekerjaan yang bisa diberikan ke perusahaan lain seperti disebut dalam ayat (1) harus penuhi kriteria sebaga berikut: dilaksanakan dengan cara terpisah dari pekerjaan utama; dilaksanakan dengan perintah langsung atau mungkin tidak langsung dari pemberi pekerjaan; adalah pekerjaan pendukung perusahaan dengan cara kesemuaan; serta tidak menghalangi proses produksi dengan cara langsung.

5. Memberi ruangan buat pebisnis mengontrak seorang pekerja tanpa ada batasan waktu

Omnibus law cipta kerja akan memberi ruangan buat pebisnis mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa ada batasan waktu. RUU Cipta Kerja ini meniadakan ketetapan Klausal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Klausal itu mengendalikan mengenai ketentuan Kesepakatan Kerja Waktu Spesifik (PKWT).

PKWT cuman bisa dilaksanakan paling lama 2 tahun serta cuman bisa diperpanjang 1x untuk periode waktu paling lama setahun.

Itu isi Omnibus Law Cipta Kerja yang dipandang bikin rugi pekerja!

Pemerintah mengakui RUU Cipta Kerja banyak faedahnya

1. Membangun perseroan serta koperasi dipermudah kan

Faedah yang bisa dirasa sesudah berfungsinya UU Cipta Kerja, diantaranya buat aktor Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) berbentuk suport berbentuk keringanan serta kejelasan dalam proses perizinan lewat OSS (Online Single Submission). 

“Ditambah keringanan dalam mendaftar Hak Kekayaan Cendekiawan (HAKI), keringanan dalam membangun Perseroan Terbuka (PT) perorangan, sampai keringanan dengan kriteria yang gampang dan ongkos yang murah, hingga ada kejelasan otoritas buat aktor usaha UMKM,” tutur Airlangga dalam penjelasannya, Minggu (4/10/2020).

Disamping itu, RUU Cipta Kerja tawarkan keringanan dalam pendirian koperasi, dengan memutuskan minimum jumlah pendirian cuman oleh 9 (sembilan) orang. 

Koperasi diberi landasan hukum yang kuat untuk melakukan konsep usaha syariah, kecuali keringanan dalam pendayagunaan tehnologi.

2. Sertifikasi Halal

Untuk sertifikasi halal, RUU CK jamin pemercepatan serta kejelasan dalam proses sertifikasi halal. Serta buat aktor UMK, diberi keringanan penambahan berbentuk ongkos sertifikasi yang dijamin pemerintah. 

Instansi Pemeriksa Halal diperlebar cakupannya, sekarang bisa dilaksanakan oleh Organisasi masyarakat Islam serta Perguruan Tinggi Negeri. 

3. Perkebunan serta Nelayan

Berkaitan kehadiran perkebunan warga yang sudah terburu masuk teritori rimba, warga dapat mempunyai kejelasan pendayagunaan atas keterlanjutan tempat dalam teritori rimba, di mana untuk tempat warga yang ada di teritori konservasi, warga masih bisa manfaatkan hasil perkebunan dengan pemantauan dari pemerintah. 

Tidak itu saja, buat nelayan ditata peringkasan perizinan berupaya untuk kapal perikanan. 

Sekarang perizinan cuman cukup satu pintu lewat Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP). Kementerian Perhubungan masih memberi suport lewat standard keselamatan.

RUU CK akan percepat pembangunan rumah buat Warga Berpendapatan Rendah (MBR), yang diurus spesial oleh Tubuh Pemercepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3). 

Pemercepatan reformasi agraria serta redistribusi tanah akan dilaksanakan oleh Bank Tanah.

4. Perlindungan Pekerja

Berkaitan kenaikan perlindungan ke Pekerja, RUU CK jamin ada kejelasan dalam pemberian pesangon, di mana dalam pemberian pesangon Pemerintah mengaplikasikan Program Agunan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dengan tidak kurangi faedah Agunan Kecelakaan Kerja (JKK), Agunan Kematian (JKm), Agunan Hari Tua (JHT), serta Agunan Pensiun (JP), dan tidak meningkatkan beban pungutan dari pekerja atau pebisnis.

“Agunan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah bentuk perlindungan pada Pekerja yang terserang PHK, dengan faedah berbentuk cash-benefit, upskilling serta upgrading, dan akses ke pasar tenaga kerja, hingga dapat memperoleh pekerjaan baru atau dapat buka usaha,” kata Airlangga.

Proses Pemutusan Jalinan Kerja (PHK) masih ikuti kriteria yang ditata dalam UU Ketenagakerjaan. 

Disamping itu, RUU Cipta Kerja tidak hilangkan hak cuti haid serta cuti hamil yang sudah ditata dalam UU Ketenagakerjaan.

5. Memberi keuntungan buat pebisnis

Sedang buat Aktor Usaha, RUU Cipta Kerja akan memberikan faedah yang meliputi keringanan serta kejelasan dalam memperoleh perizinan berupaya dengan implikasi perizinan berbasiskan efek (risk based approach) serta implikasi standard. 

Disamping itu, adanya pemberian hak serta perlindungan pekerja/ buruh yang lebih bagus, akan dapat tingkatkan daya saing serta produktivitas usaha.

Aktor usaha memperoleh stimulan serta keringanan, bagus di dalam bentuk stimulan fiskal atau keringanan serta kejelasan servis dalam rencana investasi, di samping ada bagian pekerjaan usaha yang makin luas agar bisa dimasuki investasi, dengan merujuk ke sektor bisnis yang diutamakan Pemerintah (Daftar Prioritas Investasi).

Agunan pelindungan hukum yang lumayan kuat sekarang dipunyai aktor usaha, dengan implikasi ultimum remedium yang terkait dengan sangsi, di mana pelanggaran administrasi cuman dikenai sangsi administrasi, sedang pelanggaran yang memunculkan karena K3L (Keselamatan, Keselamatan, Keamanan, serta Lingkungan) dikenai sangsi pidana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *